RASULULLAH MENDIRIKAN NEGARA

Realisasi Ibadah
Dalam pandangan penentang Negara Islam, eksistensi negara yang ditopang oleh sendi-sendi ajaran Islam tidak pernah ada di muka bumi ini. Suksesi kepemimpinan umat Islam, mulai dari Rasulullah Saw kepada Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, sampai dengan Ali bin Abi Thalib yang selalu mengalami perubahan model, mereka rasa cukup sebagai dasar untuk membantah bahwa negara Islam tidak pernah berdiri. Jelas bagi mereka, bahwa Islam tidak pernah menetapkan satu cara dalam mengelola negara, dan itu berarti bahwa Islam tidak punya konsep bernegara.

Maka, bagi para penentang Negara Islam, Negara tak ubahnya membangun rumah, terserah bagaimana kita hendak berkreasi, tidak ada kaitannya dengan agama. Karena negara hanyalah hasil improvisasi manusia, maka membangun negara menjadi bebas nilai. Dan karena negara bebas nilai, maka dalam mengaturnya juga tidak terikat oleh aturan Allah Swt.
Disinilah letak kesalahan terbesar mereka. Ketika membangun negara dan menjalankan pemerintahan dianggap menjadi kewenangan sepenuhnya manusia, maka mereka discontrol terhadap apa yang dilakukannya. Padahal tidak demikian bagi kaum Muslim sejati. Segala perbuatan manusia memiliki nilai pertanggung-jawaban di hadapan Allah, apalagi terkait dengan negara. Karenanya, seluruh perbuatan manusia mengandung konsekuensi pahala dan dosa. Disinilah letak keluhuran ajaran Islam, yang selalu menyematkan nilai ibadah pada setiap perbuatan bermanfaat yang dilakukan oleh penganutnya.
Jadi, tidak ada suatu perbuatan baik manusia yang tidak bernilai ibadah di hadapan Allah, sepanjang dilaksanakan selaras dengan aturan Allah dan untuk mendapatkan keridhaan-Nya.

Penegasan ini tertera jelas dalam al Qur’an surat Adz Dzariyat ayat 56: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku”.
Kata ibadah pada ayat di atas memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu meliputi segala ucapan, perbuatan lahir atau batin yang disukai Allah.
Perwujudan arti ibadah dengan pengertian seluas ini menuntut manusia agar menjadikan seluruh ucapan dan perbuatannya, tindakan dan hubungan muamalah dengan sesama manusia sesuai dengan cara dan corak yang ditetapkan Allah. Tuntutan ini berlaku universal untuk seluruh kaum Muslim.

Akan tetapi untuk dapat mewujudkan hidup dengan corak seperti ini, menjadi sangat sulit manakala ia hidup di tengah masyarakat yang tatanan kehidupannya tidak perduli atas terwujudnya corak tersebut. Alasannya sederhana, selaku makhluk sosial, manusia sangat rentan terhadap pengaruh lingkungannya. Akibat pengaruh ini, maka ia dapat diarahkan kepada jalan kebaikan dan hidayah atau jalan jahat dan sesat.

Tumpuan keyakinan ini adalah hadits shahih yang begitu populer bagi orang yang pernah belajar Islam: “Tidak seorang anakpun lahir, kecuali ia dilahirkan dalam fithrah. Dan adalah kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi, seperti halnya seekor binatang, maka ia melahirkan binatang sempurna. Adakah kamu temukan sesuatu belahan pada daun telinganya, sebelum kamu sendiri yang membelahnya?” (HR. Bukhari)

Tak dapat disangkal bahwa keluarga merupakan komunitas masyarakat, yaitu masyarakat kecil, karena di dalamnya terdapat pola hubungan layaknya masyarakat luas, kendati hanya antara kedua orang tua dengan anak-anaknya. Pola hubungan ini sangat memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan yang kemudian berefek saling mempengaruhi. Jika keduanya sesat, maka mereka akan menyeret anak-anaknya kepada kesesatan, keluar dari tuntutan fitrah sehatnya yang telah Allah ciptakan. Sebaliknya, jika keduanya baik, maka mereka akan membimbing si anak agar tetap dalam fitrah asalnya dan membesarkannya dalam kebaikan.

Sebagaimana kita dapati dalam al Qur’an petunjuk yang menyatakan bahwa masyarakat yang rusak akan menghalangi terwujudnya penegakan perintah-perintah Allah, sehingga si Muslim tidak dapat hidup dalam masyarakat rusak ini sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu, ia harus hijrah dan meninggalkan masyarakat rusak tersebut. Allah berfirman:
“Sungguh orang-orang yang telah dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan diri mereka berbuat aniaya, lalu mereka bertanya: ‘Bagaimana keadaan kalian dulu?’ Mereka berkata: ‘Kami dahulu tertindas di atas bumi’. Lalu mereka bertanya: ‘Tidakkah bumi Allah itu luas, sehingga kalian dapat berhijrah di sana?’. Mereka ini tempat kembalinya adalah neraka jahannam, dan ia sejelek-jelek tempat tinggal”. (Qs. An Nisaa’: 97)

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir berkata, “Ayat yang umum ini turun mengenai setiap orang Islam yang tinggal di tengah masyarakat musyrik, yang ia tidak lagi dapat mengerjakan agamanya, padahal ia sanggup hijrah, maka ia adalah orang yang menganiaya dirinya sendiri dan berbuat dosa”. Begitulah kesepakatan para ulama.
Manusia tidak dapat hidup dan bermasyarakat sesuai ajaran Islam, kecuali kalau ia hidup di tengah masyarakat yang berdiri di atas prinsip-prinsip Islam. Disini, individu dapat hidup secara Islam dan dapat pula disediakan lingkungan yang baik, guna menyempurnakan ke-Islaman dirinya, dengan cara menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah dan sesuai tuntunan Rasulullah Saw.

Membina suatu masyarakat Islam tidak dapat dilakukan hanya dengan nasihat dan anjuran saja. Tetapi harus dengan mendirikan negara, yang nantinya membentuk masyarakat sesuai dengan perintah Islam, menjaga, mengawasi, sekaligus mengontrol keselamatan, dan mencegah setiap usaha pengerusakan serta penyesatan dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya.
Allah berfirman: “Sungguh, Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti kebenaran, dan Kami telah turunkan bersama mereka Kitab dan timbangan agar manusia dapat menegakkan keadilan: serta Kami turunkan besi yang padanya ada kekuatan hebat dan kegunaan-kegunaan bagi manusia; dan untuk Allah buktikan siapa yang menolong-Nya dan para Rasul-Nya di saat sunyi”. (Qs. Al Hadid: 25)

Maka bagi orang yang tidak lagi mempan dengan petunjuk serta nasihat al Qur’an, kekuasaanlah yang akan mencegahnya dari perbuatan sesat dan kerusakannya. Prinsip ini diabadikan di dalam kitab Allah, Al-Qur’anul Karim. Dalam hal ini Ibnu Taymiyah mengatakan: “Agama yang benar harus memilki kitab yang memebrikan petunjuk dan pedang yang memberi pertolongan.”
Adalah tidak dibenarkan seseorang melobangi kapal, yang berakibat pada tenggelamnya seluruh penumpang. Dan kekuatan nyata yang dapat mencegah masyarakat dari perbuatan pengrusakan dan penyelewengan adalah kekuatan negara, karena di dalamnya terdapat kekuasaan. Khalifah Utsman pernah berkata, “Allah sungguh-sungguh akan mencegah dengan kekuasaan terhadap sesuatu yang tak dapat di cegah dengan Al Qur’an”.

Mendirikan Negara Islam
Rasulullah Saw bersabda: “Sungguh Allah telah memberikan kepada kalian saudara-saudara dan sebuah negeri yang di sana kalian akan aman”. (Sirah Ibnu Hisyam, 2: 119)

Langkah awal Rasulullah Saw untuk mendirikan negara sudah dimulai ketika diadakan baiat aqabah kedua yang telah selesai sebelum beliau sendiri meninggalkan Makkah untuk hijrah ke Madinah. Ringkasan kejadian penting ini diceritakan dalam buku-buku sejarah Nabi Saw, yaitu berawal dari kedatangan delegasi umat Islam Madinah yang terdiri dari 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita berjanji kepada Rasulullah Saw di suatu tempat dekat Makkah. Dalam pertemuan bersejarah ini Nabi Saw bersabda kepada mereka, yang isinya menyuruh mereka taat kepada Allah. Sebagai tanggapan atas perintah itu, para delegasi ini malah bertanya, yang salah satu butirnya, “Hai Rasulullah, apakah yang mesti kami baiat kepada tuan?”.

Maka Rasulullah Saw bersabda: “Berbai’atlah kepadaku untuk tetap mendengar dan patuh, baik dalam keadaan segar maupun malas, untuk beramar ma’ruf dan mencegah kemunkaran dan kamu berkata karena Alah tanpa takut akan makian pemaki di dalam menjalani agama Allah, dan kalian menolongku dan membelaku jika nanti aku datang kepada kalian, sebagaimana kalian membela diri, isteri-isteri dan anak-anak kalian sendiri. Dan bagi kalian adalah surga balasannya”.

Lantas mereka pun berdiri dan maju ke depan Rasulullah untuk berbaiat sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan tadi.
Baiat ini merupakan perjanjian tegas antara Muslimin Madinah dengan Nabi Saw pada permulaan mendirikan Negara Islam. Selain itu, perjanjian ini merupakan penyerahan kekuasaan negara kepada Nabi Saw, dan keharusan kepada pembaiat untuk mentaatinya. Dan bagian yang terpenting adalah mendengar dan patuh kepada Rasulullah Saw dalam tugas mengatur setiap urusan, kewajiban membela dan mempertahankan negara baru ini, serta tata aturannya, yaitu undang-undang Islam, sebagaimana dapat dipahami dari ucapan Nabi Saw, “….untuk beramar ma’ruf dan mencegah kemunkaran..”.

Tidak lama setelah peristiwa bai’at aqabah kedua itu, Nabi Saw kemudian hijrah ke Madinah, setelah sebelumnya beliau menyuruh sahabat-sahabatnya yang mulia untuk hijrah ke sana, seraya bersabda kepada mereka, sebagaimana tersebut pada hadits di atas.
Setelah Nabi Saw berdomisili di Madinah dan membangun sebuah masjid (masjid Nabawi), lantas beliau membentuk suatu ikatan kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Selain itu, beliau juga memanggil bangsa Yahudi Madinah untuk mengadakan perjanjian dengan mereka. Dalam perjanjian itu tersusun syarat timbal balik, diantaranya beliau mengakui hak kaum Yahudi untuk tetap dalam agama mereka serta terpeliharanya harta mereka.

Begitulah proses terbentuknya Negara Islam pertama di muka bumi ini oleh Rasulullah Saw, dimana beliau sendiri menjadi kepala Negara dan pemerintahan untuk pertama kalinya.

Sebagai tindak lanjut upaya memperkokoh eksistensi Negara Islam yang baru terbentuk itu, Rasulullah Saw kian merapatkan hubungan sesama kaum Muslim dan mengintensifkan kerjasama dalam membangun negara dengan penganut kepercayaan lainnya. Salah satunya adalah menjalin kerjasama dengan kaum Yahudi Madinah. Perjanjian yang popular dengan ‘Piagam Madinah’ ini lahir sebagai konsekuensi keberadaan beliau selaku pengendali politik yang baru beliau peroleh dalam kedudukannya sebagai kepala Negara Islam yang baru tumbuh di Madinah.

Sedangkan terhadap kaum Muslim, Nabi Saw menjalankan penertiban ke dalam tubuh umat Islam. Yaitu mengeratkan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Upaya ini berhasil gemilang, sampai-sampai mereka saling menjadi ahli waris karena eratnya persaudaraan mereka. Tetapi pewarisan seperti ini kemudian dihapuskan oleh hukum waris yang belakangan ditetapkan Allah di dalam Al Qur’an.

Eksistensi Negara Islam, defacto dan dejure, yang dibentuk oleh Rasulullah tidak bisa di bantah lagi, baik menggunakan kriteria masa lalu apalagi berdasarkan teori modern. Berdasarkan teori modern sebagaimana termaktub dalam undang-undang yang mensyaratkan bahwa suatu komunitas bisa di sebut sebagai negara bila terdapat sejumlah orang yang terorganisasi yang memiliki wilayah tertentu, mempunyai kekuasaan dan lambang negara, jelas telah mampu dipenuhi oleh negara yang dibentuk oleh Rasulullah Saw.
Secara detail, unsur-unsur negara modern terdiri dari: (1) sejumlah orang (penduduk), (2) tunduk kepada undang-undang tertentu, (3) menempati wilayah tertentu, (4) punya kekuasaan (pemerintahan), dan (5) punya lambang negara.

Unsur-unsur ini telah terpenuhi pada Negara Islam pertama yang didirikan oleh Rasulullah Saw di Madinah. Adapun sejumlah orangnya adalah umat Islam pertama dari kaum Muhajirin dan Anshar, sedangkan sebagai aturan yang dipatuhi oleh penduduknya adalah Syari’at Islam dengan semua hukum dan kaidah-kaidahnya. Wilayah yang dihuni penduduk ini adalah kota Madinah. Dan kekuasaan atas umat adalah kekuasaan yang dijalankan oleh Nabi Saw dalam mengatur segala persoalan dan kepentingan umat. Sedang lambang negara bagi umat ini sudah jelas. Maka segala perjanjian yang diadakan oleh Rasulullah Saw dalam kedudukannya sebagai kepala Negara Islam ini mengharuskan seluruh warga negara mematuhinya. Misalnya, ketetapan Nabi Saw dalam sebuah hadits:
“Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu kepunyaannya”.

Terhadap ucapan tersebut, penduduk negara baru ini berselisih pendapat tentang status Nabi Saw tatkala mengeluarkan hukum ini. Diantara mereka ada yang berpendapat: “Ketentuan ini keluar dari beliau sebagai fatwa atau ketentuan agama, sehingga dengan demikian setiap orang dapat menggarap tanah tidak bertuan, baik ada izin dari kepala negara atau tidak”.
Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi’i. Sedangkan sebagian lain berkata, “Ucapan Rasulullah ini dikeluarkan dalam kedudukannya sebagai kepala negara. Karena itu seseorang tidak berhak menggarap tanah tidak bertuan, tanpa izin dulu dari kepala negara”. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Perbedaan pendapat juga terjadi terhadap sabda Nabi Saw kepada Hindun, isteri Abu Sofyan: “Ambillah untukmu anakmu (dari harta suamimu) sekadar cukup bagimu dengan cara baik”.

Di antara ahli fiqih ada yang berpendapat, bahwa sabda Nabi Saw ini dikeluarkan sebagai syari’at kenabian, sehingga setiap orang yang haknya dikurangi, maka ia boleh mengambilnya, tanpa setahu lawannya. Demikian menurut Imam Syafi’i. Tetapi sebagian ahli fiqih lainnya berkata: “Ketentuan ini dikeluarkan oleh Nabi Saw sebagai hakim, sehingga tidak boleh seseorang mengambil haknya dari orang lain yang menahannya, kecuali dengan putusan hakim”.

Dengan berdirinya Negara Islam di Madinah bertemulah pada diri Rasulullah Saw sejumlah jabatan, yaitu jabatan kenabian dan penyampai ajaran Allah, kepala Negara Islam, dan hakim yang mengadili perkara manusia. Jadi, pada diri beliau bertemu kekuasaan eksekutif, legislatif dan Yudikatif, selain sebagai penyampai ajaran Allah kepada manusia dalam jabatannya sebagai seorang Nabi dan Rasul.

Para ahli fiqih mengakui berkumpulnya jabatan-jabatan ini pada diri Rasulullah Saw yang mulia, dan mereka pun telah menjelaskan sifat hukum yang dikeluarkan oleh beliau dalam bubungannya dengan salah satu dari jabatan-jabatan tersebut. Mereka berpendapat:
“Suatu ketentuan yang keluar dari beliau dalam kedudukannya sebagai Nabi Allah yang menyampaikan Syari’at Allah adalah merupakan hukum umum dan undang-undang yang mengenai semua orang. Dan sesuatu ketentuan yang keluar dari beliau dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara Islam, maka boleh dilakukan oleh Kepala Negara sendiri atau dengan izinnya. Dan sesuatu ketentuan yang keluar dari beliau dalam kedudukannya sebagai hakim, maka tidak boleh orang lain mengerjakannya, kecuali atas dasar keputusan pengadilan.”(uhansgrafis)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s